nomor pajak bumi dan bangunan. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, maka guna kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu mengatur klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar. nomor pajak bumi dan bangunan

Sementara itu seperti yang telah disebutkan sebelumnya, NJKP berkisar antara 20 - 100% dari NJOP - NJOP Tidak. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77. Sementara itu seperti yang telah disebutkan sebelumnya, NJKP berkisar antara 20 - 100% dari NJOP - NJOP Tidak Kena Pajak. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Indonesia, Kabupaten Bogor. 03/2009 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (Undang-Undang PBB) adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK. Tahun. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1239 . SPPT merupakan surat keputusan yang datang dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait dengan pajak terutang dalam satu tahun pajak. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota; b. 2. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun. Menimbang. Dasar hukum yang digunakan dalam penentuan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun. . Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 2022 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. 03/2017. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan klasifikasi objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak, perlu. Belum Tersedia. 04/ 1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya. Pasal 10. Apa itu NOP PBB? Secara definisi, NOP PBB adalah rangkaian 18 digit nomor unik yang menjadi identitas objek pajak. Aturan ini berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. Setelah mengenal apa itu NOP pajak bumi dan bangunan, Anda harus tahu cara mengenalinya dari slip pembayaran NOP PBB. Mengenal Subjek Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2. 12) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m2 bumi dan/atau bangunan. Umum Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. 2009/NO. 04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi. dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK. Astrid Budiarto menerangkan dalam buku Pedoman Praktis Membayar Pajak, dasar perhitungan PBB adalah per kalian tarif 0,5% dengan Nilai Jual. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; SALINAN - 2 - Mengingat : 1. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Ulasan ini hanya difokuskan ke pembahasan Pajak Bumi dan Bangunan yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang : a. NOMOR PER-31/PJ/2014. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan. Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2013. Sebagai contoh, jika PBB suatu bangunan ditetapkan Rp500 ribu per tahun dan telat membayar selama 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK. Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 4. 003. Tempat Penetapan. Bentuk. 04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka. PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN HASIL PENYESUAIAN NJOP TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 234/PMK. PBB merupakan pungutan pajak yang dikenakan terhadap. 12 Tahun 1985 Pasal 3 serta UU No. Bersifat. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Terbaru 2022. Tanggal Peraturan. com – Informasi seputar cara menghitung PBB P2 atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan penting diketahui mengingat terbitnya peraturan Pajak Bumi dan Bangunan terbaru 2022. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019. Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan€Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengenaan Pajak€Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya; Mengingat : 1. Selain itu diatur pula terkait dengan penentuan objek pajak yang berbasis kepada kawasan. NOP atau nomor objek pajak bukanlah sembarang deretan angka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12. 12 Tahun 1994, yaitu: Standar NOP yang dikenakan pada Objek Pajak berlaku secara nasional. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang­ Undang PBB yang meliputi sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya. ABSTRAK: Bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Palembang dan sejalan dengan perkembangan dan pembangunan di Kota Palembang yang semakin pesat dan dapat menunjang peningkatan pajak daerah, perlu melakukan. U. Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK. Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan. Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 96 ayat (2) UU 1/2022, yang menjadi objek pajak adalah. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Jenis. Read Later. Jadi setiap objek pajak mempunyai NOP. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau. 000,- (dua juta rupiah) untuk setiap satuan bangunan. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4). Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-Undang yaitu UU 12 tahun 1985. Menimbang: a. 12. (1) Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 500. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. NOP masing-masing objek pajak bumi dan bangunan (PBB) berbeda satu. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Masyarakat bisa membayar PBB secara online tanpa harus keluar rumah. pendalaman dan/atau laut. go. Menimbang : a. Ini merupakan cara menghitung PBB yang paling efisien, pajak bumi dan bangunan ini biasa nya perlu di bayar setiap tahun, jadi perlu disiapkan agar aset properti anda tidak memiliki nilai terutang. 3% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 040. Dikarenakan adanya kepemilikan hak, penguasaan, atau perolehan manfaat atas suatu bumi atau bangunan. CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN. 03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP, adalah nomor identitas objek pajak bumi dan bangunan yang diberikan pada saat pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak bumi dan bangunan dan digunakan dalam administrasi perpajakan serta sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 15. Perwakilan. bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 23 ayat. Glosarium. Peraturan Pajak. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jika lewat dari waktu yang ditentukan, wajib pajak berupa denda. 03/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan BangunanNOMOR 2 TAHUN 2011 T E N T A N G PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. Masukan nomor objek pajak bumi bangunan atau NOP Anda. Mari bayar Pajak PBB tepat waktu! Cek PBB Ta' Pajak Anda Membangun Kota Makassar. 12 Tahun 1985) Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan : Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya; Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan; Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023. Dataset ini berisi data jumlah wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) berdasarkan kelurahan di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dari tahun 2018 s. PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan sendiri merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang yang memegang hak milik terhadap objek-objek bumi dan bangunan. Kalau kamu memiliki objek bumi atau bangunan yang terkena Pajak Bumi dan Bangunan, kamu wajib melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dari objek tersebut. 03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan; UJI MATERI MAHKAMAH. 03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; MEMUTUSKAN. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia. PajakOnline. SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2021. Jadi setiap objek pajak mempunyai NOP berbeda-beda. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang. Dengan dihapuskannya Pasal 17, ketentuan banding Pajak Bumi dan Bangunan mengikuti ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran. Hal : 14-2). Dalam hal ini yang menjadi Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak. 111/PMK. Diberlakukannya aturan ini bertujuan untuk mendorong program. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. Dan di dalam Pasal 6 UU No. Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: 1. Dasar Hukum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tanggal 27 Desember 2010. Sebagian merasa beban PBB. 03/2021TENTANGTATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN OBJEK PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum dan memberikan peraturan pelaksanaan serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak mengenai pendaftaran, pelaporan. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA BARAT, Menimbang : a. Karena landasan hukumnya sudah ada, maka buat yang memiliki tanah dan bangunan, wajib membayar PBB. Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. 520. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi. Menimbang: a. 12 / 1985 tentang. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan. 500. 1. 5. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 . Setiap perusahaan yang didirikan di atas lahan di darat maupun di laut tidak akan lepas dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. bahwa ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan Objek Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, Peraturan Direktur Jenderal. 03/2014, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan/ atau belum diatur. 12 Tahun 1985) Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 03/2014 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Mencabut : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK. 16 Tahun 2011, perlu menetapkan Pergub tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021. dengan: 1. 2013. Atas tanah = 0,5% x 20% x Rp. Data pajak bumi dan bangunan yang digunakan adalah data tahun 2014 yang bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Agam bidang Pajak Bumi dan Bangunan. 01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. Peraturan Menteri Keuangan | 2011-04-05 | Aktif | Detail. 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK. TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS RUMAH SUSUN DAN APARTEMEN STRATA TITLE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,. (NJOP), pelaksanaan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), prosedur kerja, dan bentuk formulir, serta tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP, dan KPP, sehubungan dengan pelaksanaan PMK-186/2019. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, LN. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. 05/2007; 4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 184/PMK. Klikpajak menyediakan berbagai informasi perpajakan terbaru untuk Anda serta hadir sebagai solusi lapor pajak online melalui e-Filing Pajak resmi dari Dirjen Pajak. RumahCom – PBB adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. Masukkan nomor objek pajak dan bayar untuk tahun, maka akan keluar jumlah tagihan. 000. 2009. Maka Nilai Jual Kena Pajak adalah 20% x Rp 5. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar hukum : UU No. 03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. 000. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang. ABSTRAK: Menimbang : a. a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jadi setiap objek pajak mempunyai NOP berbeda-beda. STATUS PERATURAN. Berdasarkan Pasal 1 No. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2014 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar. NOP adalah identitas objek pajak dalam administrasi perpajakan. DKI Jakarta No. Tidak ada folder. Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2436/WPJ. = Rp168. Berikut beberapa faktor yang berpengaruh terhadap besarnya nilai. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 48/PMK. Sayangnya, sejak kewenangan pemungutan PBB terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 (kini digantikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022), muncul kebingungan di tengah masyarakat. 2. 147, jdih.